Jakarta – Penasehat Hak Asasi Disabilitas, General Election for Disability Access (AGENDA), Yusdiana, menilai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang telah terselenggara di lima daerah masih belum memperhatikan kondisi dan aspirasi disabilitas atau penyandang cacat. Demikian hasil evaluasi yang dipantau AGENDA setidaknya dalam lima Pilkada di kawasan Yogyakarta, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kabupaten Bangka Selatan, serta Tangerang, seperti yang disampaikan kepada GATRAnews, Selasa (18/12).

AGENDA atau Jaringan Pemilu untuk Akses Disabilitas merupakan organisasi koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga pemberdayaan masyarakat serta institusi pengasuh individu disabilitas di kawasan Asia Tenggara. AGENDA bertujuan membela hak-hak kaum disabilitas dalam rangka mendapatkan akses untuk turut serta dalam pesta demokrasi yakni pemilihan umum. 

Padahal, menurut Yusdiana, pada tiap-tiap Pilkada pada masing-masing kawasan tersebut, jumlah pemilih disabilitas lumayan banyak, mencapai sekitar 200-300 orang. “Itu yang tercatat. Tetapi kalau kami tanyakan lagi kepada seorang disabilitas yang ikut nyoblos, mereka menyebutkan setidaknya ada dua atau tiga disabilitas yang tidak ke TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata Yusdiana.

Menurut Yusdiana, kepedulian penyelenggaraan Pilkada terhadap kaum disabilitas sebenarnya lumayan baik. Beberapa perangkat Pemilu, khusus untuk disabilitas tersedia di TPS. “Namun di lapangan kami masih menjumpai para petugas TPS kesulitan melayani mereka sesuai dengan jenis disabilitas mereka,” katanya.

Contohnya, Yusdiana bercerita, ada seorang disabilitas yang bingung kok tidak kunjung dipanggil untuk coblos. Padahal orang yang giliran di belakangnya sudah selesai. Ternyata petugas sudah memanggil namanya tetapi sang disabilitas tentu tidak mendengar karena ia tuna rungu. “Sebab itulah petugas TPS harus cekatan untuk mengantisipasi masalah ini sesuai jenis disabilitas mereka,” kata Manajer Program AGENDA, Yustitia, yang ikut dalam pertemuan dengan GATRAnews.

Selain itu, petugas TPS juga kerap melupakan jika ada pemilih yang menyandang cacat. “Mereka kadang-kadang tidak menyebutkan bahwa di TPS ini juga dilengkapi dengan peralatan khusus untuk tuna netra, misalnya. Padahal penyebutan perangkat itu sudah diatur dalam peraturan yang ada dan wajib disebutkan atau diterangkan kepada khalayak,” kata Yusdiana.
 
Hal lainnya yang ditemukan tim AGENDA adalah lokasi TPS yang membuat para penyandang cacat sulit untuk menjangkaunya. Misalnya dengan adanya banyak anak tangga, lokasi yang sempit, dan sebagainya. Untuk mengatasi berbagai hal itulah, AGENDA kini giat berkampanye agar masyarakat, terutama para pemegang tapuk pimpinan dan pemegang kebijakan “melek” masalah disabilitas.

 

Sumber : Gatra.com

 

Sumber : Ga

Tweet