Mempawah – Sejumlah partai politik (parpol) di Kabupaten Pontianak mendesak KPUD secepatnya menetapkan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pontianak. Sebab, parpol harus melakukan persiapan matang untuk menjaring kandidatnya.

“Kita minta secepatnya KPU memastikan kapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pontianak dilaksanakan. Karena, sampai saat ini belum ada kepastian tentang tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Sementara daerah lain sudah memulai tahapan,” kata Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pontianak Taufik Urochman kepada Rakyat Kalbar, Selasa (29/1), di Mempawah.

Desakan dari parpol tersebut bukannya tanpa alasan. Jika pilkada dilaksanakan pada 2013, maka parpol wajib mempersiapkan diri menjaring kader terbaik untuk bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Kabupaten Pontianak. Penjaringan itu pun melalui tahapan dan seleksi yang panjang.

“Jika waktu kepastian pilkada ini mepet, tentu akan membuat parpol terburu-buru menetapkan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusungnya,” tutur Taufik.

Sedangkan parpol sendiri memiliki agenda kerja yang cukup padat pada tahun 2013 hingga 2014 mendatang. Selain ikut serta dalam pelaksanaan pilkada, parpol juga harus mempersiapkan kadernya pada pemilu legislatif serta menjaring dukungan untuk pemilu presiden 2014.

“Kita hanya meminta kepastian dari KPU. Apakah pilkada tetap dilaksanakan pada 2013 atau dimundurkan pada 2014 mendatang. Bagi kami, dipercepat atau dimundurkan tidak ada permasalahan,” pendapatnya.

Terkait masalah anggaran pilkada, Taufik menilai baik KPU maupun eksekutif telah memiliki acuan sendiri-sendiri dalam menyusun anggaran. Namun, jika terjadi ketidaksepahaman hendaknya kedua pihak dapat mencari solusi terbaik.

“Jangan sampai masalah anggaran ini mencederai nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Kita juga tidak ingin pelaksanaan pilkada terhambat hanya karena masalah anggaran. Kedua pihak harus saling berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada,” sarannya.

Lebih jauh, Taufik menyarankan keterlibatan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan antara KPU dan eksekutif. “DPRD mesti mampu menjadi penengah antara kedua pihak. Secepatnya masalah ini diselesaikan dan tidak ditunda-tunda. Mengingat waktunya sudah mepet guna menghindari terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaannya nanti,” sarannya mengakhiri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak H Amin H Aminin menyarankan agar KPU memulai pelaksanaan pilkada. KPU dapat melaksanakan anggaran yang ada hasil ketok palu APBD 2013 sebesar Rp 9,6 miliar.

“Sebenarnya tidak ada masalah. KPU gunakan saja anggaran yang ada. Jika memang nanti terjadi kekurangan, maka akan kita anggarkan kembali dalam APBDP 2013 yang akan mulai dibahas pada Agustus atau September mendatang,” pendapat Amin.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta masalah anggaran pilkada tidak perlu dipermasalahkan. “Pemda-KPU harus kompromi. Jangan saling egois dan arogan. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya,” tukasnya.

Senada, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pontianak H Rusli Abdullah menyarankan agar eksekutif dan KPU segera menyelesaikan permasalahan anggaran tersebut. Jangan sampai pelaksanaan pilkada mundur ataupun batal dilaksanakan. Karena, hal itu hanya akan menjadi preseden buruk bagi rapor kerja pemerintah daerah.

“Secepatnya bupati mengundang KPU untuk membicarakan masalah anggaran ini. Bupati maupun KPU dapat menjelaskan secara perinci tentang anggaran tersebut. Sehingga dari pertemuan itu akan menemukan letak permasalahannya,” ujarnya.

Pria yang juga Wakil Ketua DPRD ini menghendaki agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan sesuai dengan rencana. Jangan sampai permasalahan yang terjadi hanya akan mencederai nilai demokrasi di masyarakat dan merugikan parpol dan semua pihak.

• Semua Calon Optimistis Menangi Pilkada Tulungagung
• Perguruan Tinggi Dilibatkan dalam Pengawasan Pilkada
• PILKADA PAPUA: Aman pasca pencoblosan
• Quick Count JSI :Pilgub Papua Diperkirakan satu putaran
• 15 Pemilukada Dimundurkan

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)