Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yeherlof Foeh, mengatakan KPU Pusat telah mengintervensi terlalu jauh proses pelaksanaan tahapan Pemilu Kada Kota Kupang hingga penetapan pasangan bakal calon. 

"Intervensi tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat KPU No 100/KPU/III/2012 yang membuka peluang penarikan dukungan partai politik dari pasangan bakal calon yang satu ke pasangan calon lain, kata Yeherlof, di Kupang, Kamis (15/3). 

Menurut Herlof, sikap KPU Pusat ini telah bertentangan dengan Peraturan KPU No 13 tahun 2010, yang melarang partai politik untuk mengalihkan dukungan kepada paket lain, setelah partai pengusung tersebut sudah dinyatakan sah mendukung paket bakal calon tertentu dengan pengisian formulir Model B KWK dan disahkan dengan meterai. 

Karena itu, sewajarnya, menurut Herlof, penarikan dukungan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) dari pasangan bakal calon Yovita Mitak-Anthon Nathun kepada Melsiana Pellokila-Corinus Tuan harus dinyatakan batal demi hukum. 

Dia menambahkan, apalagi lanjut dia, surat KPU Nomor 100 itu disampaikan ke KPU Kota Kupang, sehari sebelum pleno penetapan pasangan calon, yang seharusnya menjadi kewenangan KPU Kota Kupang sebagai penyelenggara di daerah. 

"Ini penyalahgunaan kewenangan secara hierarkis oleh KPU Pusat," kata Herlof. 

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Rabu (14/3) pukul 00.00 Wita, telah mengadakan pleno dan penetapan enam pasangan calon yang akan bertarung pada pemilihan yang akan digelar pada 1 Mei mendatang. 

Enam pasangan calon itu, yaitu Daniel Adoe-Daniel Hurek, Yonas Salean-Hermanus Man, serta Jefri Riwu Koreh-Kristo Blasin. Paket lainnya yang lolos, Mersiana Pellokila-Corinus Tuan, Viktoria Lerik-Muhammad Wongso, serta paket balon Paul Liyanto-Yoseph Aman Mamulak. (Ant/OL-10) 

 

media indonesia