web directoriesfree CSS templates
Selasa, 05 Juni 2012 - 14:04:51 WIB Dibaca: 159 kali
PKS Ngotot UU Pemilu Tak Boleh Atur Setgab Koalisi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menyepakati jika Undang-Undang Pilpres yang sebentar lagi akan dibahas di DPR mencantumkan peraturan mengenai sekretariat gabungan (setgab) koalisi. Bahkan PKS berharap agar UU pilpres tidak diubah.
 
"Jangan sampai menghabiskan enegri kalau memang enggak ada substansi yang dirubah. Kalau masih memungkinkan tak diubah, masih lebih baik. Ada kepastian untuk membuat perencanaan politik di 2014. Artinya UU Pemilu sudah selesai, biarkan parpol ada di agenda itu di 2014 dan pilpres tak perlu ada perubahan," ungkap anggota DPR dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (05/06/2024).
 
Penolakan PKS tersebut disebabkan karena partai berbasis Islam tersebut menganggap bahwa tidak ada pola apapun yang bisa mengatur terkait kerjasama politik dalam pemilihan presiden.
 
"Saya enggak sebut koalisi, karena tak ada di pola kerja sama politik bisa diatur untuk mendukung capres. PKS itu dari awal membangun tradisi kerja sama politik. Tidak ada UU, tak ada tradisi koalisi, kita buat piagam," sambungnya.
 
Seperti diketahui, usulan pengaturan hal tersebut muncul dari PPP dan PKB yang menginginkan agar setgab koalisi turut diatur di dalam UU Pilpres. Sementara itu, menurut Mustafa usulan tersebut sangat terlihat subjektif.
 
"Apakah sebagai reaksi yang subjektif atau ada kajian objektifnya. Kalau sangat terasa aroma internal dari partai. Itu kita sayangkan, jauh dari apa yang kita harapkan. Jangan masalah internal partai kemudian dibawa-bawa sampai merubah UU," tegas Mustafa.
 
Kendati demikian, Mustafa menambahkan bahwa pihaknya tidak akan melarang atau mencegah jika memang UU Pilpres dilakukan perubahan. Asalkan poin yang dirubah di luar dari konteks koalisi.
 
"Kalau perubahan, itu hanya parsial, amandemen beberapa pasal, dibuat mudah. Misalnya masalah waktu, mungkin ada kajian mendalam boleh juga soal kerja sama politik dalam mendukung pilpres yang didukung," pungkasnya.

Sumber : Okezone.com


Tweet

1 Komentar :

Pengobatan Penyakit Tipes
24 Mei 2013 - 09:36:03 WIB

terimakasih. tambah terus artikelnya pak admin, agar masyarakat bisa mendapatkan tutorial yg lengkap

Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

 
  Terkini  
  Terpopuler  
  Komentar  
Hasil PILKADA - Real Quick Count
Partai
  • Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006.
  • Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" . PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998
  • Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002.
  • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996
  • Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia.
  • Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2024 dan disahkan pada 27 Agustus 2003.
  • Jakarta : Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) diyakini karena mesin politik partai tersebut terus mengalami regenerasi.

    "Faktor pemenangan terbesar adalah mesin politik. Saya berbeda dengan pengamat yang mengatakan kemenangan kami mengandalkan calon," kata Presiden PKS Anis Matta di Jakarta, Selasa (16/4/2024).

    Anis menambahkan, kasus yang menimpa Presiden PKS terdahulu Luthfi Hassan Ishaq tidak memiliki pengaruh besar untuk urusan pilkada. "Kasus ini (Luthfi Hasan) sangat dekat dengan Pilkada Jabar dan Sumut, dan kasus itu tidak ada pengaruhnya," ujarnya.

    Ia menegaskan PKS menciptakan tokoh ketika yang bersangkutan masuk ke dalam partai, berbeda dengan partai lain. Mesin partai bekerja secara efektif sehingga menjadikan seorang guru bahasa Arab bernama Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat.

    "Seorang guru bahasa Arab Ahmad Heryawan dilatih dan disiapkan menjadi pemimpin (Gubernur Jawa Barat), dan mampu diterima," terang Anis. (Yus)
Tokoh
Ir. H. Joko Widodo
Selasa ,05 Juni 2012 - 16:44:56 WIB

Ir. H. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961), lebih dikenal dengan nama julukan Jokowi, adalah Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua kali masa bakti 2005-2015. Dalam masa jabatannya, ia diwakili F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota. Dia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya...
Sri Mulyani Indrawati
Dahlan Iskan
Dr.H.M Hidayat Nur Wahid, M.A
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla