JAKARTA-Menjelang disahkannya UU Pemilu yang baru, kembali muncul aspirasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Meski UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu telah mengatur kuota 30 persen keterwakilan perempuan, UU tersebut belum mencantumkan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

’’Untuk UU Pemilu yang baru, kuota 30 persen tetap dipertahankan, namun diperkuat dengan kewajiban terpenuhinya kuota tersebut di setiap daerah pemilihan, serta diusulkannya sanksi bagi partai yang tidak melaksakannya berupa teguran dari KPU,’’ jelas anggota Panja RUU Pemilu DPR RI Nurul Arifin dalam dialog Perspektif Indonesia di DPD RI.

Diakui Nurul, saat ini masih ada penolakan dari beberapa partai mengenai aturan kuota 30 persen ini. Mereka beranggapan saat ini sulit mencari kader perempuan berkualitas. Dengan sistem nomor urut seperti dalam  pemilu 2009, perempuan masih sangat jarang menempati nomor atas 1 dan 2 dalam daftar calon legislatif.

Padahal secara psikologis urutan nomor sangat menentukan preferensi pemilih dalam memberikan suara. Di sisi lain, harus diakui pula hambatan sosio kultural masih menjadi faktor penghambat perempuan agar bisa terlibat dalam ranah politik.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI (KPP DPD RI) GKR Hemas, menyatakan masih ada pandangan negatif di masyarakat tentang keterlibatan perempuan di ranah publik. Untuk itu, KPP DPD RI terus sosialisasi dan berjejaring dengan DPRD di seluruh Indonesia demi mendorong keterwakilan perempuan.

’’Ketentuan kuota 30 persen harus diakui telah memberikan kontribusi meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen,’’ ujar Wakil Ketua II DPD RI ini.

Dengan diwajibkannya kuota 30 persen ini, seharusnya tidak ada lagi pihak yang mempertanyakan apakah aturan ini konstitusional atau tidak. Sebab, Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan nomor 22/PUU/VI/2008 dan 24/PUU/VI/2008 telah menetapkan bahwa pasal 55  ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan konstitusi sesuai pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945.

’’DPR telah mengesahkan UU No. 74 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), maka sudah bukan waktunya bagi DPR untuk mempertanyakan urgensi kuota 30 persen keterwakilan perempuan,’’ papar Titi Sumbung, Direktur Eksekutif Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (PD Politik)

sumber jpnn.com

foto http://blogs.nimd.org

• Koalisi Amankan Pemilu 2014 Mendesak Pansus DPR
• KIPP Jakarta : KPU DKI Harus Memperkuat Sosialisasi Pemillukada
• Empat Masalah Krusial RUU Pemilu Belum Disepakati Sejumlah Fraksi
• KPU-RI Susun Konsep MoU dengan Bakosurtanal
• Penundaan Pilkada Takalar Sarat Kepentingan

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)