Jakarta - Besarnya tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya nampak dari warisan utang yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. APBN-P tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.

Ditinjau beban subsidi yang diwariskan pun mencapai Rp 350 triliun. Bandingkan dengan belanja modal tahun 2014 yang hanya Rp 133 triliun. Bahkan utang yang jatuh tempo pada bulan Januari 2015 yang mencapai Rp 87 triliun pun menjadi bayang-bayang beratnya tantangan fiskal yang dihadapi.

Demikian paparan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (13/8/2024).

Namun, menurut Hasto, buramnya potret fiskal menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri bagi Jokowi.

"Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita," tegas Jokowi sebagaimana dikutip Hasto saat memberikan pengarahan ke tim transisi.

Karena itulah di dalam setiap pengarahan terhadap agenda pokok yang harus dijalankan tim transisi, Hasto mengungkapkan, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa Kantor Transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat agar lebih sehat, dan mencerminkan kualitas sosial kehidupan yang berperikemanusiaan serta kemudahan rakyat di dalam mendapatkan pekerjaan.

"Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal", tegas Hasto.

Untuk itulah Hasto menjelaskan, Pokja APBN dan Energi harus mencari terobosan.

"Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," tambah Hasto.

Dengan demikian, kepemimpinan dari seluruh jajaran kementerian negara untuk berani menyelesaikan akar persoalan pokok sangatlah diperlukan.

"Kepemimpinan kedepan adalah kepemimpinan yang turun ke bawah dan memahami secara detail persoalan di lapangan. Hanya dengan cara itu pemerintah yang efektif dan bekerja akan benar-benar hadir," ucap Hasto.

Sumber :Tribunnews.com