TEMPO.CO , Jakarta- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memprediksi potensi terjadinya kisruh dan sengketa setelah Pemilihan Umum Presiden 2014 sangat tinggi. Kerusuhan dapat terjadi jika Komisi Pemilihan Umum gagal memastikan proses pemilu bersih dari praktek kecurangan.

"Saat ini ada dua partai besar yang selisihnya sedikit. Jika KPU tak bisa memastikan pemilu tak ada kecurangan, bisa terjadi kisruh karena ketidakpuasan partai yang kalah," kata Mahfud di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 1 April 2014.

Mahfud menilai KPU harus bekerja keras memastikan seluruh proses pemilu dapat berjalan sesuai aturan. KPU juga harus mampu mengerahkan tenaganya dan masyarakat untuk mengawal hasil pemilu sehingga tak terjadi kecurangan atau jual beli suara. "Minimal KPU punya fakta yang dapat ditunjukan kepada partai-partai yang protes bahwa  pemilu yang dilakukan itu sah," ujar dia.

Mahfud memperkirakan praktek kecurangan pemilu terbesar terjadi di tempat pemungutan suara. Di tempat ini, banyak terjadi jual beli suara antara saksi dengan calon atau peserta pemilu.

Kecurangan juga diprediksi akan tetap terjadi pada proses pengiriman suara dari TPS ke kecamatan dan ke kabupaten. Kerap terjadi perubahan jumlah suara yang tak terkontrol selama proses pengiriman ini. "KPU di daerah itu masih banyak yang tidak independen. Banyak yang masih tunduk kepada kepala desa, camat, lurah, atau bupatinya."

Mahfud mengimbau KPU bekerja sama dengan banyak pihak untuk turut sebagai pengawas. KPU, menurut dia,  dapat menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat untuk penempatan relawan sebagai saksi pada proses penghitungan suara dan pengiriman.

FRANSISCO ROSARIANS

sumber tempo.co