JAKARTA, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai ada lima titik rawan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pertama, adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Pertama, soal DPT, ada pemilih ganda, pemilih meninggal, hingga pemilih tak terdata," ujar Koordinator Nasional JPPR, M Afifuddin dalam diskusi bertajuk "Inisiatif Pengawasan Pemilu 2014" di Jakarta, Minggu (2/3/2024). Terbukti, masalah DPT tersebut pernah diprotes oleh sejumlah partai politik peserta Pemilu 2014. Titik rawan kedua, lanjut Afif yaitu masalah pelaporan dana kampanye parpol peserta Pemilu. Parpol diminta secara transparan mengungkapkan dana kampanye yang didapatnya. "Pelaporan dana kampanye, adakah kesesuaian antara laporan dan penggunaan?" kata Afif. Masalah ketiga, yaitu kampanye terselubung yang dilakukan sebelum masa kampanye. Menurut Alif, saat ini banyak partai politik maupun tokoh politik yang mulai memperkenalkan diri lewat media massa. Di antaranya, muncul dalam iklan-iklan di televisi. Hal ini menurut Afif, tidak adil bagi parpol peserta Pemilu lainnya. Titik rawan keempat adalah kecurangan di tempat pemungutan suara, mulai dari proses pemungutan suara hingga perhitungan. "Titik rawan berikutnya di netralitas penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu atau Panwaslu yang mengawasi," ujarnya. Untuk itu, masyarakat diminta ikut memantau berjalannya pesta demokrasi 2014 tersebut dan melaporkan jika ada pelanggaran pemilu. Afif menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan untuk berjalannya pemilu yang berlangsung jujur dan adil. "Pemantauan dan melaporkan pelanggaran pemilu juga untuk memunculkan psikologi ketakutan melakukan pelanggaran bagi parpol, kandidat, maupun penyelenggara pemilu," terang Afif.

sumber KOMPAS.com