Jakarta- Walaupun pemerintah dan DPR sepakat memajukan jadwal 43 pemilu kepala daerah pada 2014 menjadi tahun ini, 15 daerah ternyata berkeberatan dengan kesepakatan itu.

Pemerintah menegaskan, ke-43 daerah yang seharusnya dilaksanakan pada Januari-Juli 2014 tetap melangsungkan pemilu tahun ini.

"Dari 43 daerah, 28 daerah tidak masalah karena memang sudah menjadwalkan dan mengalokasikan anggaran pemilu untuk 2013. Namun sisanya sebanyak 15 daerah masih keberatan," ungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan ketika dihubungi, Selasa (22/1).

Menurut Djohermansyah, keberatan sejumlah daerah ini antara lain belum dialokasikannya anggaran pilkada pada APBD 2013. "Selain itu, adanya perselisihan antara kepala daerah dan KPU yang menyebabkan jadwal pemilu kada belum mencapai titik temu," ungkapnya.

Adapun kepala daerah yang masih keberatan pemilu kadanya dimajukan yaitu Provinsi Lampung yang seharusnya melangsungkan pemilu kada 2 Juni 2014, Kota Subulussalam (5/5), Kabupaten Tapanuli Utara (8/4), Kabupaten Deli Serdang (7/4), Kabupaten Dairi (20/4), Kota Bogor (7/4), Kabupaten Ciamis  (6/4), Kota Kediri (2/4), Kota Madiun (29/4), Kabupaten Pontianak (13/4), Kepulauan Talaud (19/7), Kota Makassar (8/5), Kab Pinrang (20/4), Kab Lombok Barat ( 23/4), dan Kabupaten Ende pada 7 April 2014.

Jubir Kemendagri Reydonnyzar Moenek menambahkan, terkait berubahnya APBD 2013 akibat majunya Pemilu Kada ini, kepala daerah bisa segera mengajukan rencana perubahan APBD-nya. "Masih terkejar lah pembahasan RAPBD. Jadi alasan anggaran bisa diatasi," ujarnya.

Mengenai masa jabatan kepala daerah, ungkap Reydonnyzar, pemerintah tetap menjamin tidak ada satu hari pun masa jabatan kepala daerah yang pemilu kadanya dimajukan in terpotong. "Memang pemilu kadanya dimajukan. Tapi pelantikannya tetap saat masa jabatannya habis atau 5 tahun setelah ia menjabat," ungkapnya.

Mengenai Perppu yang bakal diberlakukan menyusul dimajukannya pemilu kada ini, baik Djohermansyah maupun Reydonnyzar menyatakan, Kemendagri saat ini tengah membuat draftnya.

Isi pasal Perppu tersebut terutama untuk mengganti pasal 233 UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pemajuan jadwal pemilu kada yang dilakukan bersamaan dengan pemilu nasional.

"Kita harapkan payung hukum ini bisa sekaligus dimasukkan ke dalam draft RUU Pemilu Kada," ungkap Reydonnyzar.

 

Sumber : Metrotvnews.com

Tweet