JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menilai dipercepatnya 43 pemilu kepala daerah yang sedianya digelar tahun 2014 ke 2013 tidak akan mengancam keamanan. Pasalnya, Indonesia sudah punya pengalaman menggelar pilkada di berbagai daerah dengan relatif waktu berdekatan.

"Tahun 2012 kan juga ada 100 lebih pilkada. Enggak ada masalah. Bahwa di sana-sini ada konflik kecil, iya. Tapi enggak ada masalah. Kan tersebar di masing-masing daerah," kata Djoko di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2024).

Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memajukan 43 pilkada yang akan digelar di 2014 ke 2013. Pasalnya, pada 2014 akan digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Jika tetap ada pilkada di 2014 , maka dikhawatirkan akan membebani penyelenggara pemilu. Dengan demikian, sepanjang tahun 2013 , akan dilaksanakan 152 pemilu kepala daerah.

Gamawan mengatakan, revisi Undang-Undang Pilkada diharapkan selesai awal April 2013 sehingga tidak perlu membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk mengatur percepatan 43 pilkada.

"Andaikata pembahasan UU itu jadi panjang, tentunya Perpu menjadi jalan keluarnya. Jadi ada dua alternatif," kata Gamawan.

• Quick Count Bone : Tafaddal Menang
• Pilgub Sulsel : Ilham Optimistis Meski Syahrul Menang Versi Quick Count LSI
• QUICK COUNT PILKADA SULSEL: Syahrul Raih 52,70%
• Sekjen, Wasekjen, dan Ketua Internal Nasdem Juga Mundur
• Presiden: Pilpres 2014 Bisa Lebih Keras

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)