Rabu, 14 Agustus 2013
Khofifah Janjikan Rp 800 Juta Tiap Asrama Ponpes
Khofifah Janjikan Rp 800 Juta Tiap Asrama Ponpes
Rabu, 14 Agustus 2013
Kedatangan Khofifah di Kediri Disambut Tangis Muslimat
Kedatangan Khofifah di Kediri Disambut Tangis Muslimat
Rabu, 14 Agustus 2013
Gus Ipul Rangkul Suara Muslimat NU Pasuruan
Gus Ipul Rangkul Suara Muslimat NU Pasuruan
Rabu, 14 Agustus 2013
Himpunan Generasi Muda Madura Pilih Dukung Khofifah
Himpunan Generasi Muda Madura Pilih Dukung Khofifah
Rabu, 14 Agustus 2013
Buntut Debat Kandidat di Televisi Bagi Bambang DH
Buntut Debat Kandidat di Televisi Bagi Bambang DH
Rabu, 14 Agustus 2013
Status Bakal Calon Diperpanjang
Status Bakal Calon Diperpanjang
Rabu, 14 Agustus 2013
Bakal Calon Bingung Jadwal Pilgub
Bakal Calon Bingung Jadwal Pilgub
Rabu, 14 Agustus 2013
Proximity: Elektabilitas KarSa 54,5 Persen, Khofifah 13,3 Persen
Proximity: Elektabilitas KarSa 54,5 Persen, Khofifah 13,3 Persen
Selasa, 13 Agustus 2013
Bambang DH Blusukan di Terminal Arjosari
Bambang DH Blusukan di Terminal Arjosari
Selasa, 13 Agustus 2013
Pasangan Berkah Target Satu Putaran
Pasangan Berkah Target Satu Putaran
Selasa, 22 Januari 2013 - 23:11:13 WIB Dibaca: 162 kali DPRD Lampung Dorong Efesiensi Pilkada BANDAR LAMPUNG - Meski mendukung dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk percepatan jadwal pemilihan umum kepala daerah, termasuk pemilihan gubernur di Lampung, DPRD Lampung tetap mendorong adanya efesiensi dalam pilkada ke depan. "Dengan akan dibuatnya Perppu, itu berarti menandakan DPR tidak bisa menyelesaikan RUU pemilukada dalam waktu dekat. Padahal, UU ini yang kita tunggu-tunggu agar bisa segera terwujud pemilukada yang simple dan efesien," ujar Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Selasa (22/1/2024) ditemui di kantornya.
Menurutnya,
dengan munculnya Perppu, urgensi untuk percepatan pengesahan RUU
pilkada itu otomatis hilang. "Ini mengulang tahun 2009 lalu. Tetapi,
karena bagaimanapun itu (Perppu percepatan pemilukada) adalah keputusan
politik dan pemerintah pusat, ya kami yang di daerah harus menurutinya.
Tidak mungkin kami mbalelo," tukas politisi Partai Demokrat ini.
Sumber : Kompas.com
Tweet
Isi Komentar : ![]() |
|
