Pariaman—Ketua KPU, Husni Kamil Manik ber­ha­rap pelaksanaan pemi­lihan ke­pala daerah (pilkada) di Kota Pa­riaman bisa berjalan sesuai atu­ran konstitusi yang ada. Se­kalipun ada persoalan yang mun­cul dalam perjalannya di­harapkan hal itu bisa dise­lesaikan secara budaya Rang Piaman.

“Harapan kita, pilkada Ko­ta Pariaman nantinya jangan sampai berujung di Mah­ka­mah Konstitusi (MK). Jika ada persoalan, sebaiknya dise­le­saikan menurut cara-cara adat Pariaman,” kata Husni Kamil Manik saat meninjau pem­ba­ngunan gedung baru KPU Kota Pariaman di Desa Santok, Kecamatan Pariaman Timur, kemarin.

Husni Kamil Manik yang saat itu didampingi anggota KPU Sumbar, Mufti Syarfie, Ketua KPU Kota Pariaman Indra Jaya, anggota KPU Kota Pa­riaman dan Pa­dang­paria­man menyebutkan, mas­ya­ra­kat Sumbar termasuk Paria­man tentunya memiliki kultur yang khas dalam menye­lesai­kan berbagai permasalahan yang terjadi termasuk per­soa­lan persoalan yang men­ya­ng­kut pilkada.

”Jadi pendekatan kultural inilah yang seharusnya dike­de­pan­kan dalam menyelesaikan setiap permasalahan pilkada, Masing-masing pihak mes­tinya tetap mengacu pada koridor ketentuan perun­da­ng­an yang berlaku, sehingga nantinya potensi konflik yang ada bisa dieliminir,” tegasnya. Menurutnya, terjadinya kon­flik kepentingan saat pilkada dilatarbelakangi berbagai fak­tor kepentingan, terutama bagi pihak-pihak yang menganggap kepentingannya kurang ter­ako­modir. “KPU dalam hal ini, akan tetap berupaya men­g­akomodirnya sesuai aturan hukum dan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

KPU secara bertahap terus meningkatkan kapasitas ke­lem­bagaan, di samping juga membenahi sejumlah fasilitas perkantoran yang tersebar di berbagai daerah. “Saat ini, KPU sedang membangun 68 gedung se-Indonesia dengan anggaran Rp250 miliar,” ulas­nya.

Ia berharap kehadiran ge­dung baru KPU Kota Pariaman bisa lebih meningkatkan ki­ner­ja anggota KPU. KPUD  Paria­man sendiri saat ini terus ber­benah mempersiapkan ber­bagai tahapan pelaksanaan pil­kada. Sabtu (29/12), KPUD Kota Pariaman telah melak­sa­nakan verifikasi faktual ter­ha­dap partai politik calon peserta pemilu di Kota Pariaman.

Ketua KPUD Kota Paria­man, Indra Jaya menjelaskan, pendaftaran partai politik telah dimulai sejak 10 Agustus 2012, di mana sesuai ketentuan yang ada setiap partai harus men­ye­rahkan sebanyak minimal 90 fotocopy KTA, beserta lam­pi­ran 2 Model F2 Parpol.

“Jumlah 90 KTA ini di­da­sarkan pada jumlah pen­du­duk Kota Pariaman, yang ber­jum­lah 89.601 jiwa, karena bila merujuk pada pasal 8 (1) huruf F, maka untuk bukti keang­go­taan partai politik paling se­di­kit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di se­tiap kabupaten/kota,” ulasnya.

Menurut Indra Jaya ber­da­sarkan hasil verifikasi tahap II yang dilakukan KPU Kota Pa­ria­­man ditetapkan lima par­pol di Kota Pariaman yang mampu memenuhi kelengkapan sya­rat. Yakni Partai Buruh, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kedaulatan NU dan Partai Nasional Republik.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kota Paria­man, Alviandri Zaharmi men­ye­butkan, pada verifikasi tahap I yang dilakukan KPU sebe­lumnya dinyatakan sebanyak 16 partai politik lolos dan selanjutnya berkasnya telah dilanjutkan ke KPU Sumbar.

• Enam Pasangan Calon Bertarung di Pilkada Banyumas
• Anggaran Pemilukada Palangkaraya Rp 19,3 Miliar
• PKS Targetkan 15 Persen Suara pada Pemilu 2014
• Polres Nganjuk Periksa Saksi Money Politik Pemilukada
• Empat Hiburan Ramaikan Launching Pemilukada Damai

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)